You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ditargetkan pengesahan dilakukan pada akhir Juli mendatang.
Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014 telah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya dilakukan pembahasan internal dengan pengajuan APBD DKI dari eksekutif. .
photo doc - Beritajakarta.id

APBD Perubahan DKI Akan Bertambah Rp 905 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 905 miliar dalam APBD Perubahan. Saat ini, usulan tambahan anggaran tersebut sedang dibahas oleh DPRD DKI Jakarta.

Total APBD Perubahan yang diajukan sebesar Rp 72,905 triliun, naik sedikit dari semula sebesar Rp 72 triliun

"Total APBD Perubahan yang diajukan sebesar Rp 72,905 triliun, naik sedikit dari semula sebesar Rp 72 triliun," kata Andi Baso Mappapoleonro, Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Selasa (1/7).

Dikatakan Andi, banyak kegiatan yang dialihkan untuk kegiatan lainnya karena tidak terserap. Contoh kegiatan yang dialihkan yakni pembelian bus Transjakarta sebesar RP 3,2 triliun. Anggarannya akan dialihkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp 350 miliar.

APBD Perubahan Disahkan Akhir Juli

Andi menambahkan, PMP lainnya akan diserahkan kepada PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp 95 miliar. Kemudian untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 640 miliar, yang terdiri dari pembangunan mobile refueling unit (MRU) sebesar Rp 475 miliar dan pembelian lahan untuk rusun sebesar Rp 165 miliar.

Selain itu, ada anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang dianggap ganda di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pembebasan lahan juga menjadi salah satu tak terserapnya anggaran dan akan dialihkan untuk kegiatan lainnya.

Kegiatan lain yang juga tidak bisa dilakukan tahun ini yakni pembelian lahan untuk Waduk Ciawi yakni sebesar Rp 195 miliar. Karena saat ini masih belum dilakukan sosialisasi dan musyawarah dengan warga. "Waduk Ciawi tidak bisa dilakukan karena belum sosialisasi," kata Andi.

Seperti diketahui, penetapan APBD Perubahan ditargetkan sebelum akhir Juli. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki waktu sekitar 4,5 bulan untuk menyelesaikan program setelah penetapan APBD Perubahan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2155 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1256 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1210 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1064 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye977 personDessy Suciati